Visitor Counter:
Website counter

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Sulawesi Tengah
Publish date: 25 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Forklip Tergelincir, Satu TKA di PT. IMIP Site Morowali Kritis

Musibah kecelakaan kerja di areal tambang PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali kembali terjadi. Kali ini, yang menjadi korban adalah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

Dari data yang berhasil dihimpun, pada Rabu pagi (17/1) sekitar pukul 09.00 wita korban bernama Bao Yi Wen sedang mengemudikan kendaraan forklip. Saat itu, korban mencoba melewati jalanan menurun yang berada di areal tambang.

Namun, kondisi jalan sangat licin karena diguyur hujan. Sebelum melintasi jalan yang menurun yang kondisinya licin tersebut, rekan kerja Bao Yi Wen telah mengingatkan korban untuk tidak melintasi jalan itu karena kondisinya sangat licin.

Namun, korban tidak memperdulikan masukan rekannya dan memutuskan tetap melanjutkan perjalannya.

Seorang karyawan PT. IMIP Site Morowali mengalam insiden kecelakaan kerja, Rabu (17/1). Karyawan tersebut kritis dan kini dirawat di RSUD Morowali. (Foto: Ist)

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 23 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Harga Minyak Dunia Mendekati Level Tertinggi Sejak 3 Tahun

Harga minyak dunia melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di 70 dolar AS per barel pada Senin (15/1) . Kenaikan harga minyak ini dipicu pertanda bahwa pemotongan produksi oleh OPEC dan Rusia memperketat pasokan. Namun para analis memperingatkan soal melonjaknya produksi Amerika Serikat.

Patokan internasional, minyak mentah Brent North Sea, diperdagangkan tiga sen lebih rendah di 69,84 dolar AS per barel pada pukul 15.22 GMT ( atau Senin 22.22 WIB), setelah naik di atas 70 dolar AS di awal sesi.

Sementara minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), naik 22 sen menjadi 64,52 dolar AS per barel. Perdagangan relatif lambat karena libur nasional di Amerika Serikat.

Sebuah kesepakatan pemotongan produksi antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan produsen-produsen lainnya telah membantu mengangkat harga minyak secara kuat, dengan kedua acuan kontrak berjangka pada pekan lalu yang mencapai tingkat yang belum terlihat sejak Desember 2014.

Meningkatnya tanda-tanda pengetatan pasar setelah tiga tahun mengalami kelebihan pasokan telah memperkuat kepercayaan di kalangan para pedagang dan analis bahwa harga-harga dapat dipertahankan di dekat level saat ini.

 

Harga minyak dunia (ilustrasi).

[Berita Lengkap...]

 

Papua
Publish date: 22 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Pemerintah – Inalum Sepakati Pengambilalihan Saham Freeport

 

Penandatanganan perjanjian ambil alih saham divestasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya dilakukan. Penandatanganan dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pada Jum’at (12/1) kemarin.

Hadir dalam penandatanganan perjanjian diantaaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin. 

Penandatanganan perjanjian ini diyakini sebagai langkah maju dan strategis dalam rangka mengambil alih saham divestasi PTFI. Sebelumnya, pokok – pokok kesepakatan antara pemerintah dan PTFI dirumuskan pada 27 Agustus 2017 lalu.

 Penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum tentang pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1). (Antara/Aprilio Akbar/AK9)

[Berita Lengkap...]

 

Kalimantan Timur
Publish date: 19 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Akhirnya Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam

Tanggal 1 Januari 2018, akhirnya PT Pertamina resmi mengelola Blok Mahakam. Pergantian tahun baru di bumi Borneo, Balikpapan, menjadi saksi sejarah beralihnya Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina (Persero).

Proses peresmian serah terima pengelolaan WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.

WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun dan mulai 1 Januari 2018, memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional, tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 18 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

DUA  CALON HAKIM DARI KSBSI

 

Akhirnya  Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi tahap III terhadap Calon Hakim  Ad hoc  Hubungan Industrial Mahkamah Agung. Pengumuman tersebut di umumkan melalui website  http://www.komisiyudisial.go.id dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Yudisial  Prof.Dr.Aidul Fitriciada Azhari , S.H.,M.Hum pada 03 Januari 2018.

Seleksi tahap III ini khusus dilakukan terhadap Kesehatan dan Kepribadian para calon Hakim PHI pada Mahkamah Agung.

Dari pengumumaan tersebut KY meloloskan 5 calon hakim bari  unsur Apindo dan 9  unsur sp/sb. Adapun nama-nama yang berhak mengikuti seleksi berikutnya adalah :

Unsur SP/SB

1.Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H. 2. Ganang, S.H. 3. Hasan, S.H. 4. Hotlan Pardosi, S.H., M.H. 5. Juanda Pangaribuan, S.H., M.H 6. Junaedi, Dr., S.H., S.E., M.Si 7. Muhammad Haedir, S.H. 8. YoesoefMoesthafa, S.E., S.H., M.H. 9. Zen Motowali, S.H.

Unsur Apindo

1.Endang Susilowati, Dra., S.H., M.H 2. Erwin, S.H., M.H. 3. Nurmansyah, S.H.,M.H. 4. Reytman Aruan, Dr., S.H.,M.Hum. 5. Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, S.H., M.M., M.H

 

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 16 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Peningkatan Sumber Daya Manusia di FPE

 

Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi, akhirnya melaksanakan  Training Paralegal yang melibatkan perwakilan anggota FPE se Indonesia. Kegiatan Training Paralegal kali ini dilaksanakan di Park Hotel, Cawang Jakarta Timur sejak tanggal, 20-22 Desember 2017.

Para perwakilan PK dan DPC FPE yang hadir dalam kegiatan training tersebut adalah : PK FPE PT. IRNC, Morowali, Sulawesi Tengah, PK FPE EEES,PTY.Ltd dan DPC FPE Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, PT.KPI, PT.PSU dan PT Freeport,Timika, Papua, PT. KPC,Sangatta, DPC Bontang, Kalimantan Timur serta PT. NHM, Halmahera.

Training Paralegal yang dibuat oleh DPP FPE kali ini berbeda dengan training paralegal yang dilakukan selama ini. Jika selama ini training paralegal hanya mengenalkan dasar-dasar hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI dan umumnya dominan mengajarkan secara teori.

Saut Pangaribuan dan Juanda sebagai advokat yang secara khusus menguasai kasus-kasus perburuhan menjadi pembicara utama dalam training kali ini.

Beberapa materi penting yang dibuat dalam training paralegal kali ini adalah ; 1.Praktek membuat kronologis kasus, 2. Praktek Membuat Somasi, 3. Praktek Membuat Gugatan, 4. Praktek membuat jawaban, 5. Praktek membuat Replik, 6. Praktek membuat membuat Duplik, 7. Praktek membuat bukti-bukti, 8. Ptraktek membuat kesimpulan.

Praktek dalam membuat berbagai proses peradilan di PHI dilakukan melalui diskusi kelompok.

 Fhoto bersama dengan mendaptkan sertifikat trainig

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 15 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Harga Emas Antam Bertahan di Rp 617 Ribu per Gram

 

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau emas Antam stabil di posisi Rp 617 ribu per gram pada perdagangan Senin (18/12/2017). Jumat pekan lalu, harga emas Antam berada di posisi yanng sama.

Demikian pula harga pembelian kembali atau buyback emas Antam tetap di posisi Rp 549 ribu per gram. Harga buyback ini jika Anda akan menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 549 ribu per gram.

Harga emas Antam ini berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Hingga pukul 08.10 WIB, sebagian besar ukuran emas Antam masih tersedia.

Pembayaran buyback dengan volume di atas 1 kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu pada harga buyback hari transaksi.

Sementara untuk harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram dipatok Rp 6.286.000 atau Rp 628.600 per gram. Sedangkan ukuran 20 gram sekitar Rp 12.173.000 atau Rp 608.650 per gram.

Antam juga mengeluarkan emas edisi Idul Fitri. Untuk ukuran 1 gram dijual di harga Rp 693.000. Ukuran 2 gram di jual Rp 1.270.000 dan 5 gram dijual Rp 3.016.000.

 

Harga Emas Antam

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 12 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Terkait Agenda CEPA, KSBSI Minta Pemerintah Membuka Ruang Dialog

Sekarang ini, pemerintah sedang serius menyikapi agenda Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Bahkan Kementerian Perdagangan (Kemdag), mewakili pemerintahan Indonesia sekarang ini sedang melakukan kunjungan ke Santiago, Chile, dari tanggal 13015 Desember 2017,  sedang membawa kepentingan perjanjian kerja sama Indonesia-Chile dalam agenda “Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) dalam misi perdagangan.

Namun ditengah gencarnya pemerintah merealisasikan agenda CEPA, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengingatkan ke pemerintah agar berhati-hati mengikuti langkah kebijakan ekonomi CEPA. Pasalnya, KSBSI menilai agenda CEPA merupakan agenda perdagangan bebas dengan negara-negara Uni Eropa, bidang perekonomian. Tentu saja, bagi KSBSI menilai ketika agenda itu diterapkan di Indonesia nantinya, akan sangat berdampak pada ketenagakerjaan Indonesia.

Berapa waktu lalu, (10/12/17) Dewan Eksekutif Nasional (DEN) dan pimpinan Federasi KSBSI melakukan audiensi dengan Putri Harum, Biro Hubungan Internasional, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta. Dalam pertemuan itu, Sulistri, Deputi Presiden Bidang Program KSBSI menyampaikan, terkait pemerintah sedang merealisasikan kebijakan  CEPA, pihak serikat buruh sebaiiknya dilibatkan dalam pembahasan itu. Ditegaskan Sulistri, setelah melakukan kajian, kebijakan CEPA nantinya akan berdampak pada persaingan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Kami meminta agar pemerintah bisa membuka ruang dialog terbuka kepada serikat buruh terkait agenda CEPA, supaya serikat buruh juga bisa mengetahuinya. Kami juga ingin tahu lebih luas, dampak positif agenda CEPA, baik peningkatan lapangan kerja, investasi, peningkatan ketrampilan, perlindungan hak buruh, hak azasi, dan kualitas lingkungan hidup yang baik,” ujar Sulistri.

Sulistri menilai, agenda perdagangan bebas (CEPA) hanya mengedepankan kebijakan perdagangan ekonomi, tapi tanpa mempertimbangkan aspek sosial lainnya pasti akan berdampak buruk kepada masyarakat, termasuk serikat buruh. Artinya, buat apa pemerintah membuka pintu bagi perusahaan luar negeri masuk ke Indonesia dalam agenda CEPA, tapi pemerintah tidak mempersiapkan kualitas tenaga kerja yang terampil.

Tim CEPA KSBSI di Kementerian Tenaga Kerja RI

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 11 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Buruh Boleh Menikah dengan Rekan Sekantor, Poin-Poin Ini yang Perlu Diperhatikan

Tidak boleh melakukan PHK atau memaksa pekerja untuk mengundurkan diri karena menikah dengan rekan kerjanya di satu perusahaan yang sama.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerbitkan putusan yang berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Yang teranyar, MK menyatakan frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama’ sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan kalangan buruh menyambut baik putusan tersebut. Frasa yang dibatalkan MK itu selama ini menjadi celah perusahaan untuk melarang pekerjanya menikah dengan rekan sekantor. Jika pekerja yang bersangkutan bersikukuh untuk menikah, perusahaan mewajibkan salah satu dari pasangan itu mengundurkan diri.

Adanya putusan tersebut membuat perusahaan tidak bisa lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menetapkan aturan yang melarang pekerja menikah dengan rekan kerjanya di satu perusahaan yang sama. Iqbal menegaskan kepada seluruh pengusaha untuk mematuhi putusan tersebut. “KSPI mendesak pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini bisa berjalan di semua perusahaan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (15/12).

Iqbal menilai putusan itu tepat karena mengacu konvensi ILO, tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja. Larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah dengan teman kerjanya adalah bentuk diskriminasi. Kemudian, pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika pekerja yang menikahi rekan sekantornya itu salah satunya harus mengundurkan diri maka itu mencabut hak pekerja untuk tetap mendapatkan pekerjaan.

Iqbal berpendapat larangan menikahi teman sekantor sudah tidak relevan di era sekarang karena yang menjadi penilaian utama adalah profesionalisme, efisiensi kerja, dan keterampilan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi DPN Apindo, Evert Matulessy, mengakui larangan untuk menikah bagi sesama pekerja di satu perusahaan itu ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Tapi dia menekankan agar yang dilihat jangan hanya soal HAM, tapi juga kode etik yang berlaku di perusahaan. Larangan itu salah satunya ditujukan untuk menjaga rahasia perusahaan karena bisa jadi menyangkut data dan informasi orang lain serta internal perusahaan misalnya pada industri perbankan.

ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 09 Jan 2018, Author : fpesbsi
 

Pasca Putusan MK soal Aturan Nikah Antar-Karyawan Sekantor, Perusahaan Diminta Patuh

 

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf berharap semua perusahaan mematuhi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal aturan pernikahan antar-karyawan sekantor.

MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

"MK sudah membatalkan gugatan tersebut artinya tidak dilarang menikah atau bertalian darah dengan teman satu perussahaan," kata Dede melalui pesan singkat, Jumat (15/12/2017).

Dede menambahkan, dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]