Visitor Counter:
Website counter

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Riau
Publish date: 27 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

Soal Penetapan Upah Sektoral Migas Riau,

Federasi Pertambangan Energi KSBSI Mesti Dilibatkan

 

Perundingan bipartit dalam menentukan besaran upah minimum sektoral migas di Provinsi Riau tahun 2017 kini sudah berjalan. Meski demikian, proses yang berlangsung dinilai janggal karena tidak melibatkan stakeholder pekerja terkait yakni Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau. Padahal, FPE sebagai organisasi yang mewadahi ribuan buruh migas di Riau selama ini amat aktif dalam melakukan tugas-tugas organisasi, khususnya dalam perlindungan hak-hak buruh.

"Amat disayangkan, ketika kita saat ini tidak dilibatkan dalam perundingan bipartit yang sedang terjadi. Kita mengkhawatirkan perundingan upah sektoral migas 2017 itu nanti tidak sesuai dengan aspirasi buruh yang menjadi anggota kita. Ini bisa berdampak pada legitimasi perundingan. Apalagi, selama ini kita terus terlibat dalam proses-proses perjuangan hak buruh, terutama mengenai upah dan hak-hak lainnya," kata Koordinator Wilayah KSBSI Riau, Juandy Hutauruk di sela acara Rapat Koordinasi Wilayah KSBSI Riau tahun 2017 di Hotel Royal Asnof, Kamis (16/3/2017).

Hadir dalam acara tersebut Presiden KSBSI, Mudhofir, Ketua Umum DPP FPE-KSBSI, Riswan Lubis, Ketua Umum DPP Federasi Nikeuba, Dedy Hardianto, Sekretaris Wilayah Sumatera KSBSI Patar Sitanggang SH serta perwakilan pengurus cabang federasi-federasi yang berada di bawah lingkup KSBSI se Provinsi Riau.

Korwil KSBSI Riau, Juandy Hutauruk didamping Presiden KSBSI, Mudofir, Ketua Umum DPP FPE-KSBSI, Riswan Lubis dan sejumlah peserta rapat koordinasi wilayah KSBSI Riau tahun 2017 di Hotel Royal Asnof, Kamis (16/3/2017) 

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 26 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

DPP FPE BERTEMU PIMPINAN PT FREEPORT INDONESIA

Lima pengurus DPP FPE akhirnya bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia dikantor pusat Freeport, Jakarta, pada Senin, 13 Maret 2017.  Beberapa petinggi Freeport yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain  Achmad Ardianto  dan Heribert selaku Vice President dan IR  Relations  serta beberapa staff & legal PT Freeport.  Pertemuan silaturahmi tersebut seyogianya diikuti oleh PK FPE PT Freeport Abbas dan Agus, namun karena adanya misscomunicasi akhirnya pertemuan tersbut hanya diwakili DPP FPE.

Adapun perwakilan DPP FPE yang mengikuti pertemuan silaturahmi yakni Riswan Lubis ( Ketua Umum DPP FPE ), Nikasi Ginting ( Sekertaris Jenderal DPP FPE ), Saut Pangaribuan ( Deputi Bidang Konsolidasi DPP FPE ), Yunus Y Howay ( Wakil Sekertaris Jenderal DPP FPE ) serta Sih Aryanti ( Bendahara ).

Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 tersebut membahas perkembangan persoalan PT Freeport. “ Sampai saat ini belum ada perkembangan yang positip “ ungkap Vice President PT Freeport Indonesia, Achmad Ardianto

Lebih jauh Vice President PT Freeport mengungkapkan  bahwa pihaknya saat ini terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait pelarangan eksport konsentrat tembaga sejak pertengahan Februari lalu.

 

Pertemuan antara DPP FPE dengan pimpinan PT Freeport Indonesia terkait nasib buruh

 

[Berita Lengkap...]

 

Bali
Publish date: 18 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

MUSYAWARAH NASIONAL

Federasi Pertambangan dan Energi akhirnya berjalan sukses melaksanakan Musyawarah Nasional  di Hotel Kuta Central Park, Bali. Musyawarah yang diikuti 50an perwakilan Pengurus Komisariat dan Dewan Pengurus Cabang tersebut dilaksanakan pada, 5-8 Maret 2017.

Kegiatan yang mengambil tema “ Menuju Zero Accident K3 disektor Pertambangan “ serta sub tema : “ Meningkatkan Peran Serikat Buruh Melalui P2K3 Diperusahaan dan Ratifikasi Konvensi ILO 176” menghadirkan beberapa pembicara baik level nasional maupun level Internasional.

Acara yang dimulai pukul 15.30 tersebut dibuka oleh Presiden KSBSI sdra. Mudhofir. Presiden KSBSI ini dalam sambutannya menungkapkan bahwa FPE adalah salah satu federasi yang perkembanganya sangat pesat. Pimpinan FPE sangat serius dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan organisasi. “ Saya salut melihat kinerja pimpinan FPE “ ungkap Mudhofir dihadapan peserta MUNAS FPE.

Sementara itu serikat buruh Belgia ACV-BIE yang diwakili  Alfon dan Jan Franco mengangkat isu K3 bagi sektor pertambangan. Perwakilan serikat buruh Belgia ini mengungkapkan bahwa di negaranya setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang dalam 1 perusahaan maka wajib bagi perusahaan tersebut menyiapkan tim K3 yang jika di Indonesia sejenis P2K3.

 

Penandatanganan MOU antara DPP FPE dengan ACV-BIE Belgia

[Berita Lengkap...]

 

Papua
Publish date: 17 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

Antisipasi pemecatan 3.000 buruh Freeport, Menaker akan ke Papua

Menteri Ketenaga-kerjaan Hanif Dhakiri mengatakan akan segera bertemu dengan serikat buruh PT Freeport Indonesia untuk mengantisipasi pemecatan buruh perusahaan tambang raksasa itu.

"Besok juga saya akan bertemu dengan serikat pekerja di sana untuk membicarakan soal itu," kata Hanif kepada wartawan yang mencegatnya usai peluncuran laporan Oxfam tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia, berjudul "Menuju Indonesia yang Setara" di Jakarta, Kamis, (23/2).

"Laporan sementara sudah ada, cuma saya harus verifikasi kejadian di lapangan."

Perundingan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua yang rumit dan penuh tarik ulur, mengancam nasib sebagian dari 32.000 buruh perusahaan pertambangan raksasa itu.

Senin lalu, pimpinan eksekutif Freeport-McMoran, Richard Adkerson, mengungkapkan mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap 10% dari 32.000 tenaga kerja mereka, yang berarti setidaknya 3.000 pekerja.

Freeport juga akan mengubah status 12.000 pekerja tetap menjadi pekerja kontrak.

"Prinsipnya begini, kebijakan pemerintah terkait Freeport pada dasarnya untuk mengembalikan semua proses perusahaan di Indonesia ini agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Hanif Dhakiri, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah.

"Jadi dalam konteks ini, jika ada masalah, ya sudah dirundingkan saja. Jangan sampai menggunakan tenaga kerja atau PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah. Lebih baik dibicarakan secara baik-baik," tegas Hanif.

 

ANTARA FOTO/VEMBRI WALUYAS/ VIA REUTERSImage captionKaum buruh PT Freeport Indonesia saat melakukan mogok kerja di Mimika, Papua, 17 Februari 2017.

[Berita Lengkap...]

 

kalimantan Timur
Publish date: 13 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

SEMINAR SEHARI BIDANG KETENAGAKERJAAN Dan RAPAT UMUM KOMISARIAT PT. KIDECO JAYA AGUNG

 

Untuk lebih menambah pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pengurus maupun anggota serta dalam rangka melaksanakan Program tahunan, DPC FPE KSBSI Kabupaten Paser melaksanakan Seminar Sehari Bidang Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan tanggal 18 Februari 2017 di Hotel Tiara Tanah Grogot Kabupaten Paser. Acara yang dibuka langsung oleh Kadisnakertrans Kabupaten Paser dan dihadiri oleh Koordinator Wilayah KSBSI Kalimantan Timur ini, diikuti oleh 45 orang Pengurus, baik itu Pengurus Komisariat maupun jajaran pengurus DPC FPE KSBSI Kabupaten Paser.

Kadisnakertrans Kabupaten Paser dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DPC FPE KSBSI Paser, karena dengan adanya seminar ini, paling tidak dapat membantu Disnakertrans Paser dalam hal pembinaan para buruh, khususnya buruh pertambangan yang ada di Kabupaten Paser.

Narasumber dalam acara seminar ini adalah Bapak Abdul Khakim, SH, M Hum, dan juga Koordinator Wilayah KSBSI Kalimantan Timur, Bapak Bambang Setiono, yang menjelaskan kondisi serta perkembangan FPE dan juga KSBSI di Kalimantan Timur.

Acara Seminar Sehari Bidang Ketenagakerjaan, yang sumber dananya didapat dari iuran anggota serta bantuan sukarela dari tiap-tiap PK ini, selesai tepat pukul 15.30 wita, peserta berharap agar kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh DPC FPE KSBSI Paser.

 

Pengurus baru PK FPE PT Kideco Jaya Agung periode : 2017 - 2020

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 11 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

Gugatan Hakim Ad Hoc Diterima

 

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, kemarin, majelis menyatakan Pasal 67 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

Uji materi tersebut diajukan Mustofa, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Mei 2016. Dalam persidangan di MK, Mustofa menguasakan perkara tersebut kepada dua peng-acaranya, Nova Harmoko dan Ahmad Fauzi.

Mengacu pada putusan tersebut, majelis menyatakan Pasal 67 ayat (2) tidak lagi mengikat secara hukum sepanjang dimaknai bahwa masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai Pasal 67 ayat (2) itu.

Menurut ketua majelis hakim Arief Hidayat, ketentuan pasal itu berubah menjadi, Masa jabatan hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali setiap lima tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun hakim yakni 62 tahun untuk hakim ad hoc pada pengadilan negeri dan dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI’. Selanjutnya, menyatakan putusan MK tersebut berlaku sejak permohonan uji materi tersebut diajukan, yakni 24 Mei 2016.

 

Sejumlah warga Yogyakarta memakai pakaian adat saat menghadiri sidang pengujian UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/2). -- MI/Arya Manggala

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 10 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

KSBSI & FEDERASINYA AUDENSI KE MENAKER

 

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan beberapa Federasi yang beraffilaisi ke KSBSI Kamis, 9 Februari 2017 diterima oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di kantornya Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Kehadiran KSBSI dan beberapa federasinya kekantor Menteri Tenaga Kerja menyampaikan beberapa pikiran terkait Comprehensive Economic Patnership Agreement ( CEPA ) yang telah memasuki perundingan tahap ke II pada akhir Januari 2017 di Bali.

KSBSI dalam penyampaiannya mengharapkan Kementerian Tenaga Kerja mau mengajak dan mendengar masukan serikat buruh terkait dampak-dampak negative yang mungkin dihadapi Indonesia secara umum dan buruh secara khusus.

“ Selain itu kami juga mengharapkan agar serikat mendapatkan Draff perjanjian CEPA serta keterlibatan serikat buruh dalam mengawasi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan CEPA “ tutur Riswan kepada Hanif Dhakiri.

 

KSBSI dan beberapa federasi menemui menteri tenaga kerja terkait CEPA

[Berita Lengkap...]

 

Bandung
Publish date: 06 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

DPP FPE KUNJUNGI PERUNDINGAN PKB

 

Selasa, 7 Februari 2017, Ketua Umum DPP FPE, Riswan Lubis, berangkat menuju Bandung, Jawa Barat. Kunjungan  Ketua Umum DPP FPE tersebut terkait perundingan PKB PT Vale Indonesia yang  sedang dilakukan di  Jawa Barat.

Dalam pertemuan Ketua Umum DPP FPE, Riswan Lubis berdiskusi dengan beberapa pengurus PK dan PUK beberapa serikat yakni SPKEP, SPSI, GSBI dan FPE.

“Sebaiknya kawan-kawan menggunakan waktu yang ada untuk melakukan dialog dan loby terhadap tuntutan dalam PKB” ungkap Riswan kepada beberapa pimpinan sb/sp.

“Jika belum menemukan titik temu, ada baiknya rekan-rekan mengundang pimpinan serikat atau bisa berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja, kita berharap perundingan ini tidak deadlock “ tambah Riswan.

KEMBALI KE LOKASI PERUSAHAAN

Walaupun diupayakan secara maksimal, namun ternyata tuntutan kesejahteraan yang menjadi tuntutan para serikat yang harapannya masuk dalam Perjanjian Kerja Bersama, tidak membuahkan hasil.

 

Ilustrasi : Nikel

[Berita Lengkap...]

 

Jakarta
Publish date: 05 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

KSBSI NYATAKAN SIKAP TERKAIT CEPA

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KSBSI ) bersama perwakilan federasi menjambangi kantor staff Kepresiden Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kamis, 2 Februari 2017. Kedatangan Mudhofir, Eduard Marpaung, Sulistri, Parulian Sianturi, Dedy, Riswan dan Andy Wiliam ke kantor staff presiden tersebut dalam rangka menyampaikan sikap terkait Comprehensive Economic Partnership Agreement ( CEPA ) antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam penyampaiannya Sulistri  mengingatkan pemerintah “ bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan perburuhan wajib dikonsultasikan dengan serikat buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO nomor 144 tentang Konsultasi Tripartit “.

“ Kami tahu bahwa tanggal, 24-28 Januari 2017 kemarin telah diadakan meeting putaran kedua terkait CEPA yang dilaksanakan di Indonesia “ ungkap Eduard Marpaung.

KSBSI menyerahakan masukan kje Staff Khusus Presiden RI

[Berita Lengkap...]

 

Sulawesi Selatan
Publish date: 04 Apr 2017, Author : fpesbsi
 

INGKAR JANJI, PK FPE EEES LAKUKAN MOGOK KERJA

 

Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi, Energy Equity Epic ( Sengkang ) Pty.Ltd ( PK FPE EEES ) terpaksa melakukan mogok kerja setelah tidak terealisasinya kesepakatan antara Presiden EEES dengan PK FPE EEES yang ditanda tangani 28 Desember 2016.

Mogok kerja tersebut dilakukan  oleh seratusan anggota serikat buruh pertambangan pada Rabu, 1 Februari 2017, di Kampungbaru, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan.

Menurut Ambo Ajang yang dikenal sebagai Ketua PK FPE EEES Pty.Ltd pemogokan yang terjadi tersebut dilatar belakangi oleh tidak dilaksanakannya Kesepatakan yang telah ditanda tangani antara President EEES, Andi Riyanto dengan Ketua PK FPE EEES Ambo Ajang pada, 28 Desember 2016.

“ Dalam kesepakatan tersebut seharusnya per 31 Januari 2017 perusahaan sudah harus membayar pemberian bonus sebesar 70% dari  200% yang disepakati. “ ungkap Ambo.

Sementara itu Abd.Kadir Nongko selaku Ketua DPC FPE Kab. Wajo dalam orasinya menyampaikan “ saya kecewa dengan surat yang dikeluarkan President EEES, dimana dalam surat tersebut Presiden EEES menyatakan bahwa tuntutan bonus bukanlah normatip, tapi begitu kesepakatan tersebut ditanda tangani maka secara otomatis menjadi normatip, untuk itu saat ini kita akan meminta agar pengusaha mencairkan 200 %, kita tidak mau lagi hanya 70% “ cetus Kadir yang sambut setuju oleh para peserta mogok kerja.

HARI KEDUA

Kamis, 2 Februari 2017, pemogokan buruh EEES tetap berjalan. “ Kami sudah menerima 70% dari yang dijanjikan, namun kami ingin 200 % segara dicairkan, karena kami merasa sudah dibohongi oleh perusahaan “ ungkap Ambo

 

Suasana pemogokan di Energy Equity Epic ( Sengekang )

[Berita Lengkap...]