LAGI, FPE KSBSI LAKSANAKAN TRAINING PARALEGAL NASIONAL
Adapun peserta yang mengikuti training ini adalah, perwakilan DPC FPE KSBSI Kab. Sorong, Papua Barat, PK FPE KSBSI PT. Sandvik, PT.PSU dan PT. KPI, Kab. Mimika, Papua, PK FPE PT. NHM, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, DPC FPE KSBSI Kota Palu, Sulawesi Tengah, PK FPE PT. Vale, Kab. Luwu Timur, PK FPE PT. GKC, Kab. […]
KSBSI GERUDUK KANTOR MENTERI KEUANGAN
Dalam pertemuan tersebut baik Elly Rosita Silaban maupun beberapa federasi yang berafiliasi ke KSBSI megharapkan agar menteri keuangan tidak mengusulkan ke presiden terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya terhadap peserta bukan penerima upah. “Ekonomi Indonesia belum cukup baik, jikapun harus naik, kami harap angkanya tidak seperti yang baru diusulkan oleh DJSN” ungkap Elly kepada Ronald […]
Kemnaker Terbitkan Aturan Baru, Tenaga Kerja Asing Bakal Membludak?
Assessment atau penilaian akan dilakukan oleh pihaknya sebelum memberi izin bagi dunia usaha mempekerjakan tenaga asing. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan dijadikan acuan pemberian izin. “Jadi gini, izin itu tidak semua permohonan (dipenuhi), misalnya perusahaan itu ngajuin 10 (tenaga kerja asing), tidak otomatis 10 10-nya kita setujui,” sebutnya Dia juga menjelaskan, penggunaan tenaga kerja asing […]
RI Jam Kerja Diusulkan Naik Jadi 48 Jam, Vietnam Mau Pangkas
Di Vietnam, persoalan ini tak hanya jadi perdebatan antara serikat pekerja dan pemerintah, tapi tentunya kalangan pengusaha di bawah kamar dagang Vietnam. President of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) Vu Tien Loc menegaskan Vietnam punya tantangan besar dari dampak perang China dan AS. Ia beralasan karena dampaknya akan jauh lebih besar daripada perkiraan, […]
PERUNDINGAN PKB PT FREEPORT TERTUNDA
Sementara itu pihak PT Freeport juga mengundang jajaran DPP FSPKEP KSPSI dan DPP FPE KSBSI. Dua pimpinan Ketua Umum baik FSP KEP dan FPE, Abdullah dan Riswan Lubis terlihat melakukan komunikasi antar serikat dan dengan pihak management untuk mencari jalan keluar terhadap persolan serikat tingkat ditingkat perusahaan. Kedua serikat baik PUK SPKEP KSPSI maupun PK […]
Presiden KSBSI hadiri sidang anggota FPE KSBSI
Gagal mendengar putusan para aktivis buruh tersebut berkumpul untuk saling berdiskusi terkait perkembangan yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan antara pimpinan pusat dan para anggota FPE KSBSI Kab. Berau, Presiden KSBSI, Ely Silaban memberikan apresiasi kepada DPC FPE Kab. Berau yang kompak dan mandiri dalam menangani persoalan pidana yang saat ini sedang […]
Siap-siap! Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM dan Paspor
“Instruksi ini sebenarnya simpel. Kita tidak usah melakukan pendekatan hukum atau apa, lebih ke sistem aja jadi nanti master data dari bpjs, diintegrasikan di kepolisisan, imigrasi, perbankan, jadi setiap akan melakukan pelayanan publik dilihat “oh ini nggak bisa bu karena di sini Anda belum bayar iuran”, nah itu yang kita tunggu dari Inpres ini,” tambahnya. […]
PT Patiwiri Terancam Pidana
Ketika hak upah lembur para pekerja tidak terpenuhi tentu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 78 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lanjutnya lagi. Dalam surat itu juga dijelaskan tentang sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak […]
Serikat Buruh Demo DPRD Wajo, Protes Kenaikan Iuran
Data kepesertaan BPJS Kesehatan tak pernah jelas, pengelolaan dananya terksesan tertutup, dan BPJS Kesehatan dikelola oleh 85 persen dokter penjual resep ke rumah sakit,” ungkapnya. Ia menjelaskan jumlah dana yang dihimpun BPJS Kesehatan dari masyarakat totalnya Rp.50,4 triliun setiap tahun sementara klaim pembayaran per tahunnya Rp 37 triliun. Sementara itu, Anggota DPRD Wajo, Elfrianto yang […]
Menaker Diduga Terima Suap Terbitkan Permenaker tentang Outsourcing
Kedua, dengan potensi munculnya perusahaan OS yang ala kadarnya tersebut maka perusahaan penyedia pekerjaan (user) akan berpotensi kena akibatnya akan digugat oleh pekerja OS karena ketidakpastian perusahaan OS yang menjadi mitranya. Ketiga, proses evaluasi dan pengawasan ketenagakerjaan akan dibatasi sehingga mendorong percepatan ketidakpatuhan pengusaha OS terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang ada. Saat ini saja pengawasan ketenagakerjaan masih […]