UU Ketenagakerjaan Masuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 

Kenaikan UMP yang ditentukan minimal sebesar 8,51% ada 2020 pun tak mampu memuaskan kedua belah pihak. Pengusaha berpandangan bahwa peningkatan UMP terlalu tinggi, sedangkan buruh meminta kenaikan UMP yang lebih tinggi. Ketika berbicara di Istana Negara, Ida mengatakan bahwa pihaknya sedang me-review PP tersebut. “Aturan itu kan memang di dalamnya setiap 5 tahun akan di-review. Nanti […]

KEBERLANJUTAN BEKERJA DI CHEVRON/PERTAMINA

Riswan Lubis, selaku Ketua Umum DPP FPE KSBSI dan Sekertaris Jenderal  DPP FPE KSBSI, Nikasi Ginting turut hadir dalam acara workshop tersebut. “Kita harus memikirkan jalan keluar terhadap nasib anggota kita yang bekerja di Chevron, dimana Chevron akan hengkang dari blok Rokan pada tahun 2021” ujar Riswan kepada anggotanya. Beberapa rencana kerja yang berhasil disusun […]

Merasa Cuma Jadi Alat, KSBSI Tarik Diri dari Tim Omnibus Law

Memang, Elly mengakui selama bergabung ke dalam tim perancang ada beberapa undangan dan pertemuan. Tapi anehnya, sebenarnya undangan dari Kementerian Perekonomian (Kemenko) tapi yang mengundang adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun undangan itu seperti tidak ada niatan. Seperti mengundang di siang hari, tapi pertemuannya baru malam hari. Bahkan mengundang di malam hari, tapi pagi buta sudah […]

PERUBAHAN IKLIM DIPERTAMBANGAN

Sementara itu Wily mewakili  Solidarity Center menyampaikan “ Perubahan Iklim Yang Berkeadilan” dalam paparannya Wily menjelaskan tentang ; bagaimana memperdalam pengetahuan peserta mengenai krisis iklim serta mengidentifikasi siapa dan apa yang menyebabkan dan mendorong terjadinya perubahan iklim.Menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, masyarakat, pekerja dan lapangan pekerjaan.Meningkatkan kepercayaan dan motivasi peserta dalam menghadapi krisis iklim. […]

Mimpi Buruk Tenaga Kerja ala Omnibus Law

Dari hasil penelitian JETRO (Japan External Trade Organization) tahun 2020 terungkap, tidak hanya pengusaha di Indonesia yang mengeluh soal upah. Bahkan di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam keluhan no.1 dari sisi pengusaha soal kenaikan upah. Memang secara nature pengusaha, khususnya di sektor padat karya, ingin agar upah ditekan semurah-murahnya. Pasal ini yang kemudian disisipkan dalam Omnibus […]

SERIKAT PT. NHM TUNDA MOGOK KERJA

Dalam pertemuan yang dilakukan disekertariat SB/SP PT. NHM perwakilan FPE KSBSI PT NHM menjekaskan bahwa persoalan utama yang terjadi di PT NHM adalah keberadaan  Philip Hopkins dan Nicholas. “Jika Philip dan Nicholas keluar dari Gosowong, maka 24 tuntutan yang disampaikan serikat sebelumnya akan gampang diselesaikan” tutur Iswan Akhirnya baik pihak management yang diwakili oleh, Achmad, […]

PIMPINAN FPE DAN DEN KSBSI TURUN KE BERAU

“Kami telah melaporkan kasus tersebut ke Komisi Yudisial, dan berdasarkan komunikasi antara DPP FPE KSBSI dan KY, kasus ini sedang dipantau oleh KY”ungkap Saut dihadapan anggota. Selanjutnya para pimpinan serikat, baik PK, DPC , DPP dan DEN KSBSI merencanakan akan menggugat para pihak yang telah mengingkari kesepakatan yang telah pernah dibuat. Gugatan yang akan dilakukan […]

KSBSI Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS

“Kita sangat keberatan dengan adanya kenaikan ini. Karena keperluan kita masih banyak untuk yang lainnya,” tambahnya. Belum lagi kata Korlap, kenaikan iuran BPJS tidak sebanding dengan kenaikan upah buruh. Di mana tiap tahunannya, kenaikan upah hanya berkisar 8 persen sampai 10 persen. Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah jangan membuat kebijakan yang akan semakin memberatkan masyarakat. […]

Profil Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja Baru Jokowi-Ma”ruf Amin

Pada 2009-2012, Ida menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan Wakil Ketua Komisi II yang membidangi otonomi daerah dan pertanahan. Pada periode 2012-2014, Ida bertugas sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Tahun 2014-2019, Ida bertugas di Badan Anggaran dan Komisi […]

KETUA DPC FPE BERAU DIJERAT DENGAN UU MINERBA

MEMBAHAYAKAN GERAKAN BURUH Terkait putusan tersebut, Suara Tambang mempertanyakan respon Deputi Konsolidasi DPP FPE KSBSI Saut Pangaribuan,SH.MH. “Kami sangat kaget dengan putusan tersebut, dan ini diluar dugaan kami sebagai organisasi pergerakan. Kami takut putusan ini akan dijadikan Yurisprudensi oleh hakim-hakim lain untuk membungkam gerakan serikat buruh. Apalagi anggota kami umumnya bekerja disektor pertambangan” ujar Saut. […]