JK Minta BPJS TK dan BPJS Kesehatan Kerja Sama untuk Tekan Defisit
“Karena apabila satu pihak banyak kesejahteraan, satu defisit maka bebannya kepada negara, ke pemerintah,” JK menambahkan.. Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit berkepanjangan dan harus dibantu oleh pemerintah. Hingga 5 Desember 2018, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 52 triliun hanya untuk membantu defisit BPJS Kesehatan. Wapres JK berharap jika kerja sama itu terjalin dapat […]
Kementerian ESDM Pastikan Batu Bara RI Sudah Lolos Verifikasi
Melalui kegiatan ini, hasil verifikasi proses bisnis, produksi, pengangkutan, dan pemasaran mineral dan batu bara dimanfaatkan sebagai bahan rekonsiliasi penerimaan negara (royalti). Kegiatan ini dilakukan pada 23 Badan Usaha Pertambangan (KK, PKP2B dan/ atau IUP-OP Provinsi). Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) sebesar USD 71,92 per ton untuk periode Juli 2019, harga ini […]
REVISI UU NO. 13, KSBSI NYATAKAN SIKAP
3. Bahwa pendapat awal KSBSI atas UU No.13/2003 tersut tidak perlu di revisi tetapi langsung diganti, karena undang-undang tersebut sudah tidak cocok lagi dengan situasi ketenagakerjaan sekarang setelah merebaknya pekerja on line, pekerja bagi hasil, pekerja tanpa majikan dll. Yang menyulitkan SB mengorganisir dan mengadvokasi buruh. Dimana secara defenisi hokum banyak pekerja diluar hubungan kerja dan […]
SEKJEN DPP FPE SALURKAN BANTUAN KE PALU
Menurut Nikasi saat ini bentuk kebutuhan korban gempa dan stunami telah bergeser dari kebutuha n sementara menjadi kebutuah jangka panjang. “Saat ini anggota FPE KSBSI yang ada di Palu, Sigi dan Donggala mulai memikirkan tentang tempat tinggal “ ungkap Nikasi Memang bantuan perumahan yang sampai dengan saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat anggota yang rumahnya […]
Ini Sikap KSBSI Mengenai Wacana Revisi PP No. 78 Tahun 2015
Menurut KSBSI, penerapan skala upah sampai hari ini dinilainya tidak efektif. Masih banyak pengusaha sampai tingkat daerah tidak menjalankannya, karena minimnya sosialisasi struktur skala upah. “Bahkan Dewan Pengupahan tingkat kabupaten sendiri terkendala tidak ada kegiatan, ketika muncul Surat Rekomendasi terkait sosialisasi struktur skala upah karena ada kaitannya tentang Inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” jelasnya. […]
Isu Revisi UU Ketenagakerjaan Pemerintah Diminta Jangan Diam
Oleh sebab itulah, Mohammad Horry, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta menegaskan pemerintah jangan diam terkait isu UU Ketenagakerjaan. Jika isu revisi UU Ketenagakerjaan dibiarkan berlarut-larut, akan membawa dampak yang tidak baik. “KSBSI mendesak pemerintah jangan diam dan harus segera memberikan klarifikasi isu revisi UU Ketenagakerjaan, karena perbincangannya sudah banyak menjadi asumsi liar,” ujarnya […]
Tidak Terdata, KPU Ribuan Pekerja Freeport Terancam Absen Pemilu
Dalam keadaan seperti itu kondisi tambang bawah tanah bisa membahayakan keselamatan para pekerja.” Solusi terbaiknya, kata Agung, ribuan karyawan Freeport yang tidak terdata itu bisa menggunakan hak pilih di Tembagapura yaitu KPU Mimika meminta tambahan surat suara ke KPU RI di Jakarta. Menurut KPU Mimika, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah itu sebanyak […]
RI Menang Gugatan Rp 6,6 T dari Perusahaan Tambang India
“Jadi semuanya merupakan kesalahan IMFA sendiri itu alasan dari majelis arbitrase Den Haag. Tentunya pemerintah Indonesia sebagai negara rumah istilahnya tidak bisa dipersalahkan. Karenanya arbitrase memutuskan menolak gugatan ganti rugi IMFA sebesar 469 juta USD,” imbuh Prasetyo. Berdasarkan Article III New York Convention, Pemerintah RI berhak melakukan penagihan terhadap pengembalian biaya yang dikeluarkan selama proses […]
Kementerian ESDM Tunda Berikan Izin Tambang Antam di Bahadopi dan Mata
Adapun Kementerian ESDM melelang enam WIUPK tahun lalu. Pertama, Bahodopi Utara seluas 1.896 hektare. Nilai Kompensasi Data Informasi (KDI) wilayah tambang ini Rp 184 miliar. Komoditas yang dihasilkan wilayah ini yakni nikel. Kedua, wilayah tambang nikel Matarape seluas 1.681 hektare dengan KDI sebesar Rp 184.05 miliar. Ketiga, Latao di Sulawesi Utara dengan luas 3.148 hektare. Pemerintah menetapkan […]
Menang Arbitrase, Indonesia Terhindar Gugatan Rp 18 Triliun
Dalam perkara ini, perusahaan tersebut meminta tergugat untuk membayar gugatan sebesar USD 1,3 miliar (Rp 18 triliun). Nilai gugatan itu diklaim sebagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran pernjanjian ekspolarasi tambang di Kecamatan Busang tersebut. ”Nilai gugatan cukup signifikan, bisa dua kali untuk anggaran bangun jalan tol,” tegasnya. Menurut Yasonna, kemenangan itu merupakan prestasi luar biasa. […]