USAI BERUNDING, 10 PK FPE PT. KPUC DAPAT SURAT “UNION BUSTINGâ€
Lebih jauh Yuandri menambahkan bahwa alasan Efesiensi yang dikatakan HRD perusahaan, Santoso sangat tidak beralasan. “Beberapa orang yang saat ini sakit-sakitan dan ada juga yang telah memasuki usia pensiun, sampai saat ini tidak di PHK, jadi menurut kami tindakan PHK yang dilakukan perusahaan sangat tidak beralasan” ungkap Yuandri. Dari beberapa data yang didapat Suara Tambang, […]
Ketum FPE KSBSI: Dampak Covid-19, Semakin Banyak Buruh ter-PHK di Sektor Batu Bara
“Untuk saat ini kami belum bisa mendata secara pasti keseluruhan jumlah anggota yang sudah kehilangan kerja. Tapi jumlahnya sudah mencapai puluhan orang dan kemungkinan besar kasus yang PHK dan pengurangan kerja akan terus berlanjut,” kata Riswan. Dia menyampaikan FPE KSBSI saat ini sudah melakukan langkah advokasi kepada anggotanya yang terkena PHK dan pengurangan tenaga kerja. […]
MA Berjanji Mencabut Pemblokiran Rekening KSBSI yang Dilakukan PN Jakarta Pusat
“Sehabis pertemuan ini MA berjanji segera mempelajari persoalan yag terjadi dan mencarikan solusi. Dan kami segera berkoordinasi dengan PN Jakarta Pusat agar masalah rekening yang sedang diblokir segera dicabut,” kata Abdullah, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Sementara Elly Rosita Silaban mengatakan, KSBSI sangat menyesalkan sikap PN Jakarta Pusat yang bersikap tidak profesional melakukan pemblokiran rekening KSBSI. […]
Pemerintah bentuk Satgas Pelaksana HPM nikel, begini tanggapan AP3I
“Negara harus hadir untuk menjadi wasit yang adil dalam merumuskan formula HPM yang menjembatani 291 pengusaha tambang dengan 59 Smelter nanti bila sudah jadi semua,” ungkap dia, Selasa (11/8). Pihak AP3I menyebut, satgas pelaksana HPM harus menjaga prinsip Good Mining Practice dan kelestarian lingkungan bersama dengan pengusaha tambang. Selain itu, satgas mesti menjaga keuntungan kompetitif […]
Presiden KSBSI Minta DPR Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Pembahasan Omnibus Law
Kemudian dari hasil pertemuan dengan Dasco, Elly juga meminta kepada DPR agar mengundang mereka juga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Dan rencananya, agenda yang akan digelar pada 18 Agustus 2020 itu akan dikawal oleh massa yang lebih banyak lagi. “Kami minta RDPU dilibatkan, dan tanggal 18 nanti kita bahas […]
Tolak UU Omnibus Law, PK FPE-KSBI PT. Vale Indonesia Akan Unras Di Kantor DPRD Luwu Timur
“Kami menilai, klaster ketenagakerjaan yang sementara di godok oleh pemerintah pusat dan telah di serahkan ke DPR sangat merugikan kami sebagai buruh, karena mendegradasi undang undang No.13 tahun 2003 yang memberi perlindungan kepada buruh,” jelasnya. Menurut Isak Bukkang, Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan […]
Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Pulihkan Perekonomian Setelah Pandemi Covid-19
Sementara hanya 2 juta hingga 2,5 juta lapangan kerja berlualitas jika tanpa Omnibus Law. “Kami juga dorong peningkatan investasi sebanyak 6,6 persen sampai 7 persen yang meningkatkan income dan daya beli, dan mendorong peningkatan konsumsi. Kemudian peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, sehingga dapat meningkatkan income, daya beli dan konsumsi,” terang Budi. Menurutnya, keberadaan Omnibus […]
Kemenaker: Dampak Corona Dahsyat, 13,9 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan
Selanjutnya, Siti menambahkan, dari 15,6 persen tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), diantaranya ada yang mendapat pesangon. Namun, tak sedikit juga tenaga kerja di-PHK justru tidak mendapatkan pesangon. “Ini adalah pekerja ter-PHK ada 15,6 persen. Di antaranya 13,8 persen pekerja kena PHK tanpa pesangon dan 1,8 persen pekerja kena PHK dengan pesangon,” ucapnya. […]
Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker
“Jadi dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemik itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Ini memerlukan kerjasama yang erat dengan serikat pekerja” ujar Airlangga. Pada pertemuan ini, para pimpinan organisasi buruh mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk berdialog. Meski begitu, mereka berharap agar pembahasan dilakukan secara intens dan detail, […]
Iuran BPJS Kesehatan Kembali Dinaikkan, Apakah Menyalahi Putusan MA?
Berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ada tiga ketentuan dalam menjalankan putusan MA, yakni dengan menerbitkan peraturan baru, membatalkan peraturan yang digugat oleh pemohon atau apabila dalam 90 hari tidak ada peraturan baru yang diterbitkan, maka aturan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah telah merespons putusan MA tersebut dengan […]