Mulai Hari Ini, 22 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Aktifitasnya
Ke 22 perusahaan itu masing-masing, PT. Adhi Kartiko Pratama (Konut), PT. Bumi Karya Utama (Konut), PT. Bosowa Mining (Konut), CV. Unaaha Bakti Persada (Konut), PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (Konut), PT. Konutara Sejati (Konut), PT. Karyatama Konawe Utara (Konut), PT. Makmur Lestari Primatama (Konut), PT. Paramitha Persada Tama (Konut), PT. Tristaco Mineral Makmur (Konut), PT. […]
Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Belum Terakreditasi Diperpanjang
Nila mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni […]
Resmikan Pabrik Baterai, Luhut Minta Pekerja RI Tiru Etos Kerja China
Luhut mengatakan peletakan batu pertama proyek ini menjadi langkah besar Indonesia dalam upaya pengembangan industri berbasis teknologi, terutama dalam pengembangan lithium battery. “Kita dalam bahasa kerennya melakukan Leap frog, lompatan katak dalam pengembangan industri ke depan,” kata dia, di Morowali, Jumat (11/1/2019). Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun menegaskan bahwa ke depan Pemerintah akan terus mengembangkan kapasitas […]
PT CEPA BERI JALAN TENGAH
Menurut Abd.Kadir selaku Ketua DPC FPE Kab. Wajo, bahwa PT. Consolidated Electric Power Asia (CEPA) adalah anggota termuda dengan jumlah karyawan 100an orang dan 60% diantaranya telah menjadi anggota FPE. “Sebenarnya orang yang lain pernah melakukan kesalahan yang lebih berat dan hanya menerima sanksi Peringatan ke 3, berdasarkan hal tersebut kami mendesak agar anggotanya jangan […]
Kontrak Delapan Perusahaan Batu Bara Segera Berakhir
Kemudian PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020. PT Kendilo Coal Indonesia yang perjanjiannya akan berlaku hingga 13 September 2021, serta PT Kaltim Prima Coal yang masa berlaku PKP2B-nya akan habis pada 31 Desember 2021. Selain itu ada juga PT Multi Harapan Utama yang pada 1 April 2022 kontraknya akan berakhir. […]
LANGGAR NORMATIF, PK FPE LAKUKAN MOGOK DIPALU
Sekitar pukul 14.00 WIT, PLN Area Palu mengundang para pimpinan PK FPE PT. Pelangi Sulut dan DPC FPE Kota Palu untuk mengetahui duduk persoalan sehingga terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh serikat buruh. Rombongan diterima Manager PT PLN ( persero) Area Palu, Abbas Sale. Dalam pertemuan tersebut Rismawan menyampaikan bahwa pada dasarnya serikat ingin menghindari […]
Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Apa Langkah Selanjutnya?
Perubahan KK ke IUPK disebut Jonan tergantung kapan pembayaran oleh Inalum rampung. Nominal pembayaran yang harus dilakukan untuk mengambil 51 persen saham PTFI adalah 3,85 miliar dollar AS sebagai hasil kesepakatan turunan dari HoA pada 12 Juli 2018 lalu. “Jadi ini sih sudah selesai, tinggal administrasi saja,” tutur Jonan. Pada saat bersamaan, Direktur Utama Inalum […]
KSBSI LAKUKAN UPAYA HUKUM LANJUTAN
1. Tentang Kompetensi Relatif, Bahwa Gugatan melawan Hukum KUH Perdata sebagaimana pasal (1365) adalah kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Khusus. 2. Tentang Subjek Gugatan, Pemohon PK ke 2 dalam perkara nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Kasasi nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo putusan nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/PN tidak menyebutkan perbuatan hukum yang mana dan bagaimana perbuatan melanggar hukum dilakukan […]
Kontribusi IMF Dan World Bank Masih Nihil Bagi Iklim Ketenagakerjaan Di Indonesia
“Seperti adanya perusahaan nasional Indonesia di Jawa Timur yang anti serikat buruh dan menerapkan diskriminasi di tempat kerja,” beber Andy melalui siaran pers, Senin (8/10). Di tengah maraknya digitalisasi ekonomi yang menyebabkan pemutusan hubungam kerja (PHK), menurut Andy, IMF dan Bank Dunia juga belum dapat memberikan remedy dan way out bagi Indonesias sebagai kreditor terbesar […]
Kenaikan UMP 2019 di 8 Provinsi Ini Bakal Lebih dari 8,03 Persen
Pada 2019, ada 8 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Perhitungan kenaikan UMP 2019 untuk provinsi yang telah memenuhi KHL dan yang belum memenuhi KHL juga berbeda. Jika yang telah memenuhi KHL, maka perhitungan kenaikannya yaitu […]